Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan apartemen. Hal ini dikarenakan apartemen merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup besar dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penghuni, pemilik, dan penyewa.
Apartemen, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 20/2011 tentang Rumah Susun (UURS) termasuk pada kategori Rumah Susun Komersil karena diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis apartemen di antaranya Pelaku Usaha/Pengembang, Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris, dan Konsumen.
Konsumen merupakan pihak yang memiliki dan atau sekaligus menghuni apartemen sedangkan pelaku usaha yang disebut pengembang sebagai pihak yang membangun/menyediakan/menawarkan/menjual/mengelola apartemen kepada konsumen. Penyelenggaraan apartemen dilakukan dengan berpedoman pada 13 asas dan salah satu di antaranya “asas kemitraan”.
Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 huruf m UURS. Prinsip saling mendukung antara pengembang dan masyarakat selaku konsumen termasuk bagaimana bentuk kesepakatan yang dibuat terkait dengan kepemilikan unit apartemen.
Pentingnya Perlindungan Konsumen Terhadap Penghuni, Pemilik, dan Penyewa Apartemen:
- Mencegah praktik bisnis yang tidak adil: Perlindungan konsumen dapat mencegah terjadinya praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan, pemalsuan, atau penjualan barang atau jasa yang cacat. Hal ini dapat melindungi penghuni, pemilik, dan penyewa apartemen dari kerugian finansial dan kerugian lainnya akibat praktik bisnis yang tidak adil tersebut.
- Menjamin keamanan dan kenyamanan: Perlindungan konsumen juga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni, pemilik, dan penyewa apartemen. Pemilik apartemen harus memastikan bahwa apartemen tersebut memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang ditetapkan, seperti keamanan bangunan, kebersihan lingkungan, dan ketersediaan fasilitas umum yang memadai. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni, pemilik, dan penyewa apartemen.
- Memberikan hak atas informasi yang jelas dan benar: Perlindungan konsumen juga memberikan hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai fasilitas, harga, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan apartemen tersebut. Hal ini dapat membantu penghuni, pemilik, dan penyewa apartemen dalam membuat keputusan yang tepat dan tidak dirugikan dalam transaksi jual beli.
- Menjamin penyelesaian sengketa yang adil: Perlindungan konsumen juga dapat menjamin penyelesaian sengketa yang adil dan cepat jika terjadi perselisihan antara penghuni, pemilik, atau penyewa apartemen dengan pihak lain terkait dengan apartemen tersebut. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Aspek Hukum dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Penghuni, Pemilik, dan Penyewa Apartemen.
- Hak atas informasi yang jelas dan benar
PP Rusun menetapkan bahwa penghuni, pemilik, dan penyewa rumah susun berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai fasilitas, harga, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan rumah susun tersebut. Hal ini bertujuan agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak dirugikan dalam transaksi jual beli..
- Hak atas keamanan dan kenyamanan
PP Rusun juga menetapkan bahwa penghuni, pemilik, dan penyewa rumah susun berhak mendapatkan jaminan atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan rumah susun tersebut. Pemilik rumah susun harus memastikan bahwa rumah susun tersebut memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang ditetapkan, seperti keamanan bangunan, kebersihan lingkungan, dan ketersediaan fasilitas umum yang memadai.
- Hak atas perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil
PP Rusun juga memberikan perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan, pemalsuan, atau penjualan barang atau jasa yang cacat. Mereka juga berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat praktik bisnis yang tidak adil tersebut.
- Hak atas penyelesaian sengketa
PP Rusun menetapkan bahwa penghuni, pemilik, dan penyewa rumah susun berhak mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil dan cepat jika terjadi perselisihan antara mereka dan pihak lain terkait dengan rumah susun tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- Kewajiban pemilik apartemen
Pemilik apartemen memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang. Mereka juga harus memastikan bahwa apartemen tersebut memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang ditetapkan.
- Kewajiban penyewa apartemen
Penyewa apartemen memiliki kewajiban untuk membayar sewa tepat waktu dan merawat apartemen tersebut dengan baik. Mereka juga harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak sewa.
Dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut, penghuni, pemilik, dan penyewa apartemen dapat mengajukan keluhan atau sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Referensi:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (PP Rusun)
