Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan denda sebesar Rp 202,5 miliar kepada Google atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Google dinyatakan bersalah atas praktik monopoli yang merugikan para pengembang aplikasi di Google Play Store, khususnya melalui kebijakan Google Play Billing (GPB). Lihat di Katadata.co.id dengan judul “KPPU Denda Google Rp 202,5 Miliar […]
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya memberikan perlindungan kepada pihak konsumen tetapi dalam UUPK memberikan perlindungan terhadap pihak selaku pelaku usaha. Definisi dari perlindungan konsumen tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen yakni segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengartikan advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan berlandaskan nilai-nilai dalam kode etik advokat dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Advokat juga menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan
Bilyet giro merupakan surat berharga yang dalam praktik perbankan digunakan sebagai alat pembayaran yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD). Berdasarkann Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (selanjutnya disebut dengan PBI Bilyet Giro), bilyet giro merupakan surat perintah dari penarik kepada Bank tertarik untuk
Perkembangan ekonomi yang semakin meluas tanpa batas membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk melaksanakan hubungan dagang antar negara. Kondisi demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi sengketa dagang internasional dalam berbagai kegiatan perdagangan. Dalam kontrak dagang internasional, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak
Pada akhir Agustus 2024 lalu, PT MD Entertainment Tbk (“FILM”) dan PT Net Visi Media Tbk (“NETV”) dikabarkan telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi material dalam proses pembelian saham NETV yang mengalihkan kendali perseroan NETV kepada FILM. Pengambilalihan (selanjutnya disebut akuisisi) diharapkan dapat menyelamatkan kelangsungan NETV yang terus merugi sekaligus memperkuat posisi FILM di sektor media
Doktrin ultra vires (pelampauan kewenangan) merupakan doktrin yang telah cukup lama dikenal dalam dunia bisnis. Doktrin ini awalnya dikenal pada negara-negara penganut sistem common law. Doktrin ini pertama kali diperkenalkan di Inggris untuk kepentingan statutory company, yaitu company (perusahaan) yang didirikan berdasarkan keputusan parlemen, seperti perusahaan yang didirikan untuk pembangunan rel kereta api. Doktrin ini
Perseroan Terbatas (“Perseroan”) merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Konsep pemisahan entitas Perseroan dan personalitas engurus dalam perusahaan dikenal
Seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu untuk mendapatkan upahnya. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip “no work no pay”. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha dalam dunia kerja. Untuk melaksanakan hubungan kerjanya, pekerja harus memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, begitu juga dengan pengusaha sebagai pemberi kerja.
Dalam Kepailitan di Indonesia, pailit dapat dimintakan oleh debitur secara langsung (Voluntary Petition) atau diajukan oleh kreditur. Pailit yang diajukan oleh kreditur memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan kepailitan terhadap debitur. Syarat tersebutdiatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU 37/2004) Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih
