Uncategorized

Bilyet giro merupakan surat berharga yang dalam praktik perbankan digunakan sebagai alat pembayaran yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD). Berdasarkann Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (selanjutnya disebut dengan PBI Bilyet Giro), bilyet giro merupakan surat perintah dari penarik kepada Bank tertarik untuk […]

Perkembangan ekonomi yang semakin meluas tanpa batas membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk melaksanakan hubungan dagang antar negara. Kondisi demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi sengketa dagang internasional dalam berbagai kegiatan perdagangan. Dalam kontrak dagang internasional, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak

Pada akhir Agustus 2024 lalu, PT MD Entertainment Tbk (“FILM”) dan PT Net Visi Media Tbk (“NETV”) dikabarkan telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi material dalam proses pembelian saham NETV yang mengalihkan kendali perseroan NETV kepada FILM. Pengambilalihan (selanjutnya disebut akuisisi) diharapkan dapat menyelamatkan kelangsungan NETV yang terus merugi sekaligus memperkuat posisi FILM di sektor media

Doktrin ultra vires (pelampauan kewenangan) merupakan doktrin yang telah cukup lama dikenal dalam dunia bisnis. Doktrin ini awalnya dikenal pada negara-negara penganut sistem common law. Doktrin ini pertama kali diperkenalkan di Inggris  untuk kepentingan statutory company, yaitu company (perusahaan) yang didirikan berdasarkan keputusan parlemen, seperti perusahaan yang didirikan untuk pembangunan rel kereta api. Doktrin ini

Perseroan Terbatas (“Perseroan”) merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Konsep pemisahan entitas Perseroan dan personalitas engurus dalam perusahaan dikenal

Seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu untuk mendapatkan upahnya. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip “no work no pay”. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha dalam dunia kerja. Untuk melaksanakan hubungan kerjanya, pekerja harus memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, begitu juga dengan pengusaha sebagai pemberi kerja.

Dalam Kepailitan di Indonesia, pailit dapat dimintakan oleh debitur secara langsung (Voluntary Petition) atau diajukan oleh kreditur. Pailit yang diajukan oleh kreditur memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan kepailitan terhadap debitur. Syarat tersebutdiatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU 37/2004) Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih

Apa itu Kurator Pasal 1 angka 5 Undang-Undang  No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan definisi kurator sebagai “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”. Syarat Menjadi Kurator Untuk menjadi seorang

Business judgement rule merupakan sebuah doktrin yang muncul dan mulai berkembang dari sistem hukum Anglo Saxon yang mana doktrin tersebut berpegang terhadap perlindungan terhadap direksi dalam menjalankan perannya.[Doktrin ini sebenarnya menekankan pada pembagian tanggung jawab antara organ korporasi dengan korporasinya sendiri, terkhusus terhadap direksi karena dia merupakan vital organ atau mind dari korporasinya. Dalam pengertian

Apa Itu Perselisihan Hubungan Industrial? Hubungan Industrial adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.  2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, menjelaskan perselisihan hubungan industrial adalah: “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat