RHP

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Kepailitan adalah dua hal yang terkait erat dalam hukum perusahaan di Indonesia. PKPU adalah upaya untuk menunda kewajiban pembayaran utang oleh perusahaan Sebab adanya jangka waktu bagi debitor untuk dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para Krediturnya. Sedangkan, Kepailitan adalah proses hukum yang dilakukan ketika perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. […]

Definisi Uang Kripto Cryptocurrency atau uang kripto adalah mata uang yang tengah populer akhir-akhir ini ditengah masyarakat. Cryptocurrency berasal dari dua kata  yaitu cryptography yang berarti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Sehingga uang kripto dapat diartikan sebagai uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Uang kripto menggunakan metode kriptografi sebagai jaminan  untuk melindungi

Tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto adalah praktik ilegal di mana individu atau organisasi menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan atau mencuci uang yang diperoleh secara ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mentransfer dana ilegal ke dalam bentuk cryptocurrency, melakukan transaksi yang kompleks untuk menyamarkan jejak uang tersebut, dan kemudian mengonversinya kembali ke mata uang

Modus Penjualan Rumah Murah Maraknya penjualan rumah dengan harga unitnya relatif murah, perlu menjadi pencermatan khusus bagi calon konsumennya. Terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah hukum D.I. Yogyakarta. Mencuatnya kasus mafia tanah kas desa, yang menyeret serta salah satu Lurah di Kabupaten Sleman, dapat memberi pelajaran berharga bagi masyarakat luas. Perlu diketahui pemanfaatan tanah

Perusahaan yang akan / telah pailit dan memiliki tagihan pajak:  Maka tidak akan menghentikan penagihan pajak, dan tindakan penagihan tetap berjalan dengan penyesuaian mengikuti proses kepailitan yang berlangsung. Perusahaan tidak dapat lepas dari kewajiban pembayaran pajak yang dimiliki. Namun, memiliki hak istimewa mendahulukan untuk membayarkan pajaknya (pelunasan pajak) dibanding dengan kreditur lain. Perusahaan yang dalam

Perlindungan data pribadi oleh lembaga perbankan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mematuhi regulasi yang berlaku. Aturan pelindungan data pribadi juga mengatur mengenai sanksi bagi lembaga keuangan yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk denda dan sanksi hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan untuk mematuhi aturan pelindungan data pribadi demi

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan apartemen. Hal ini dikarenakan apartemen merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup besar dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penghuni, pemilik, dan penyewa. Apartemen, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 20/2011 tentang Rumah Susun (UURS) termasuk pada kategori Rumah Susun

Dalam praktik hukum, terdapat beberapa relasi yang terjalin antara praktisi hukum dengan kliennya. Layanan Konsultasi Hukum: Konsultasi hukum merupakan pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada klien mengenai permasalahan hukum bertujuan mengatasi masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kuasa Umum: Dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdata. “Kuasa Umum, pemberi kuasa memberikan wewenang kepada

Drafting dan review sebuah perjanjian termasuk dalam lingkup pekerjaan jasa hukum non litigasi yang diberikan oleh advokat dan konsultan hukum berdasarkan permintaan klien. Layanan jasa hukum tersebut akan meminimalisir kerugian baik dari segi hukum maupun finansial dikemudian hari, menciptakan sebuah perjanjian yang sah secara hukum dan berkesesuaian dengan ketentuan hukum, serta membantu pelaku usaha dalam memahami

Pertambangan mineral dan batubara (Minerba) adalah sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia, namun seringkali terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan tersebut. Dalam menyelesaikan sengketa dalam pertambangan minerba, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam kegiatan pertambangan. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap