RHP

Perlindungan data pribadi oleh lembaga perbankan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mematuhi regulasi yang berlaku. Aturan pelindungan data pribadi juga mengatur mengenai sanksi bagi lembaga keuangan yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk denda dan sanksi hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan untuk mematuhi aturan pelindungan data pribadi demi […]

Legal audit atau dalam dunia hukum dikenal dengan Legal Due Diligence (“LDD”) adalah pengujian tuntas dalam aspek hukum dengan melakukan pemeriksaan dan/atau penilaian terhadap risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis yang akan dilakukan sebuah perusahaan. Tujuan dari legal audit adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi risiko

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan apartemen. Hal ini dikarenakan apartemen merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup besar dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penghuni, pemilik, dan penyewa. Apartemen, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 20/2011 tentang Rumah Susun (UURS) termasuk pada kategori Rumah Susun

Dalam praktik hukum, terdapat beberapa relasi yang terjalin antara praktisi hukum dengan kliennya. Layanan Konsultasi Hukum: Konsultasi hukum merupakan pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada klien mengenai permasalahan hukum bertujuan mengatasi masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kuasa Umum: Dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdata. “Kuasa Umum, pemberi kuasa memberikan wewenang kepada

Drafting dan review sebuah perjanjian termasuk dalam lingkup pekerjaan jasa hukum non litigasi yang diberikan oleh advokat dan konsultan hukum berdasarkan permintaan klien. Layanan jasa hukum tersebut akan meminimalisir kerugian baik dari segi hukum maupun finansial dikemudian hari, menciptakan sebuah perjanjian yang sah secara hukum dan berkesesuaian dengan ketentuan hukum, serta membantu pelaku usaha dalam memahami

Pertambangan mineral dan batubara (Minerba) adalah sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia, namun seringkali terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan tersebut. Dalam menyelesaikan sengketa dalam pertambangan minerba, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam kegiatan pertambangan. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada satu atau beberapa arbiter independen. Arbiter ini

Penyelesaian sengketa dalam praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat adalah penting untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan pasar hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, badan pengawas, dan pihak terkait lainnya. Menurut UU Anti Monopoli Pasal 1 angka 1 UU 5/1999 menjelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa

HARIAN MERAPI – Kantor Hukum Rudi Hermanto & Partner (RHP) berkerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan DIY serta Sahabat Saksi dan Korban (SSK) menggelar diskusi perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban di Kantor RHP Law Firm Sleman. Dalam kesempatan tersebut, LPSK Perwakilan DIY diwakili Yuli Yuliah SH dan tim, SSK

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Melonjaknya angka pasien positif Covid-19 di DIY membuat DPD Ikadin DIY prihatin. Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian, organisasi advokat ini membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC). “TRC ini bertujuan untuk memberikan akses informasi dan akses penanganan lebih cepat. Jika ada anggota kami yang terpapar Covid-19 supaya tidak terdampak fatal,” kata Plt Ketua DPD