RHP

Perseroan Terbatas (“Perseroan”) merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Konsep pemisahan entitas Perseroan dan personalitas engurus dalam perusahaan dikenal […]

Seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu untuk mendapatkan upahnya. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip “no work no pay”. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha dalam dunia kerja. Untuk melaksanakan hubungan kerjanya, pekerja harus memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, begitu juga dengan pengusaha sebagai pemberi kerja.

Dalam Kepailitan di Indonesia, pailit dapat dimintakan oleh debitur secara langsung (Voluntary Petition) atau diajukan oleh kreditur. Pailit yang diajukan oleh kreditur memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan kepailitan terhadap debitur. Syarat tersebutdiatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU 37/2004) Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih

Apa itu Kurator Pasal 1 angka 5 Undang-Undang  No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan definisi kurator sebagai “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”. Syarat Menjadi Kurator Untuk menjadi seorang

Business judgement rule merupakan sebuah doktrin yang muncul dan mulai berkembang dari sistem hukum Anglo Saxon yang mana doktrin tersebut berpegang terhadap perlindungan terhadap direksi dalam menjalankan perannya.[Doktrin ini sebenarnya menekankan pada pembagian tanggung jawab antara organ korporasi dengan korporasinya sendiri, terkhusus terhadap direksi karena dia merupakan vital organ atau mind dari korporasinya. Dalam pengertian

Apa Itu Perselisihan Hubungan Industrial? Hubungan Industrial adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.  2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, menjelaskan perselisihan hubungan industrial adalah: “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateriil. Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi atau memberikan

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), PT Perorangan sering juga disebut Badan Hukum yang Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro

Kejahatan perbankan (fraud banking) adalah kejahatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan industri perbankan, baik secara kelembagaan, perangkat, dan produk perbankan yang dapat melibatkan nasabah sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa terdapat tiga belas macam tindak pidana perbankan. Ketiga

Mendirikan UMKM di Indonesia melibatkan sejumlah aspek hukum yang perlu diperhatikan. Dalam peraturan perundang-undangan terkait badan usaha, bentuk usaha UMKM sama dengan perusahaan biasa yakni dapat berbentuk usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Adapun perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”) sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur Pasal 35