RHP

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS), baru-baru ini telah mengguncangkan perekonomian dunia akibat penambahan tarif impor di sejumlah negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Pada 5 April 2025, ia menetapkan tarif 10% kepada hampir seluruh negara mitranya, kecuali Meksiko dan Kanada. Selain itu, ia juga mengumumkan strategi tarif resiprokal (reciprocal tariff) sebagai balasan tarif kepada negara-negara […]

Pada dasarnya dalam Hukum Perdata di Indonesia dikenal adanya asas larangan pactum commissorium. Asas ini bertujuan untuk melindungi debitur dari penyalahgunaan yang mungkin terjadi dilakukan oleh kreditur. Asas larangan pactum commissorium merupakan asas hukum yang melarang perjanjian yang mengatur debitur secara otomatis menyerahkan hak kepemilikan yang dijaminkan dalam perjanjian kepada kreditur apabila debitur tidak mampu

Investasi bodong merujuk pada bentuk investasi yang ilegal atau penipuan yang dirancang untuk menipu orang dan mengambil uang mereka tanpa memberikan imbalan yang dijanjikan. Bentuk investasi bodong sering kali menawarkan imbalan hasil yang besar dan cepat tanpa menjelaskan resiko usaha yang akan terjadi. Beberapa contoh investasi bodong yang umum termasuk skema Ponzi, skema piramida, atau

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan denda sebesar Rp 202,5 miliar kepada Google atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Google dinyatakan bersalah atas praktik monopoli yang merugikan para pengembang aplikasi di Google Play Store, khususnya melalui kebijakan Google Play Billing (GPB). Lihat di Katadata.co.id dengan judul “KPPU Denda Google Rp 202,5 Miliar

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya memberikan perlindungan kepada pihak konsumen tetapi dalam UUPK memberikan perlindungan terhadap pihak selaku pelaku usaha. Definisi dari perlindungan konsumen tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen yakni segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengartikan advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan berlandaskan nilai-nilai dalam kode etik advokat dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Advokat juga menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan

Bilyet giro merupakan surat berharga yang dalam praktik perbankan digunakan sebagai alat pembayaran yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD). Berdasarkann Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (selanjutnya disebut dengan PBI Bilyet Giro), bilyet giro merupakan surat perintah dari penarik kepada Bank tertarik untuk

Perkembangan ekonomi yang semakin meluas tanpa batas membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk melaksanakan hubungan dagang antar negara. Kondisi demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi sengketa dagang internasional dalam berbagai kegiatan perdagangan. Dalam kontrak dagang internasional, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak

Pada akhir Agustus 2024 lalu, PT MD Entertainment Tbk (“FILM”) dan PT Net Visi Media Tbk (“NETV”) dikabarkan telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi material dalam proses pembelian saham NETV yang mengalihkan kendali perseroan NETV kepada FILM. Pengambilalihan (selanjutnya disebut akuisisi) diharapkan dapat menyelamatkan kelangsungan NETV yang terus merugi sekaligus memperkuat posisi FILM di sektor media

Doktrin ultra vires (pelampauan kewenangan) merupakan doktrin yang telah cukup lama dikenal dalam dunia bisnis. Doktrin ini awalnya dikenal pada negara-negara penganut sistem common law. Doktrin ini pertama kali diperkenalkan di Inggris  untuk kepentingan statutory company, yaitu company (perusahaan) yang didirikan berdasarkan keputusan parlemen, seperti perusahaan yang didirikan untuk pembangunan rel kereta api. Doktrin ini