Uncategorized

Legal audit merupakan proses pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum yang terkait dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Audit ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ruang Lingkup Legal Audit Legal audit adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan […]

Perlindungan Data Pribadi menjadi semakin penting karena semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap individu harus memahami hak-hak mereka terkait Perlindungan Data Pribadi dan memastikan bahwa data pribadi mereka dilindungi dengan baik. Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk melindungi informasi pribadi seseorang dari penyalahgunaan, pengungkapan, atau

Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga telah memberikan dampak positif bagi peradaban manusia. Salah satu bukti pesatnya perkembangan tersebut adalah dengan hadirnya teknologi bernama internet. Kehadiran internet memberikan dampak luar biasa karena mampu menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas

Mendirikan UMKM di Indonesia melibatkan sejumlah aspek hukum yang perlu diperhatikan. Dalam peraturan perundang-undangan terkait badan usaha, bentuk usaha UMKM sama dengan perusahaan biasa yakni dapat berbentuk usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Adapun perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”) sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur Pasal 35

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Belum final pelaksanaan tender, proyek Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Bangka Belitung (Babel) milik Balai Pelaksanaan Prasarana Pemukiman (Babel) dengan kode tender 88999064 ternyata sudah berujung pada gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman. Gugatan administratif proyek bersumber APBN 2024 pagu Rp 47.828.000.000 itu dilakukan oleh pihak PT Awan Mitra

Kuasa Hukum PT AWAN MITRA ADITYA – CV BINTANG GRAHA LESTARI (KSO) berfoto di Pengadilan Tata Usaha di Pangkalpinang usai melaporkan kasus tersebut (Foto ist) Pangkalpinang, Asatu Online – PT AWAN MITRA ADITYA – CV BINTANG GRAHA LESTARI (KSO) mengajukan gugatan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 16 Balai Pelaksana Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (POKJA 16 BP2JK)

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Kepailitan adalah dua hal yang terkait erat dalam hukum perusahaan di Indonesia. PKPU adalah upaya untuk menunda kewajiban pembayaran utang oleh perusahaan Sebab adanya jangka waktu bagi debitor untuk dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para Krediturnya. Sedangkan, Kepailitan adalah proses hukum yang dilakukan ketika perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Investasi bodong merujuk pada bentuk investasi yang ilegal atau penipuan yang dirancang untuk menipu orang dan mengambil uang mereka tanpa memberikan imbalan yang dijanjikan. Bentuk investasi bodong sering kali menawarkan imbalan hasil yang besar dan cepat tanpa menjelaskan resiko usaha yang akan terjadi. Beberapa contoh investasi bodong yang umum termasuk skema Ponzi, skema piramida, atau

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor disebut eksportir. (Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor). Eksportir wajib memiliki Nomor Induk Berusaha yang merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pendorong ekonomi yang memberikan potensi yang sangat baik di Indonesia. Hal ini dibuktikan kontribusi perokonomian yang saat ini di dominasi oleh pelaku usaha mikro yang ditandai dengan sumbangan pelaku usaha mikro pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB)  mencapai 70%. Namun dalam perkembangan usaha UMKM ini, memiliki beberapa permasalahan dan